CK 24 || Kota Cirebon – Keterbatasan wilayah dan anggaran bukan alasan untuk berhenti berinovasi dalam pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang tepat, kreativitas, serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah dapat menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, saat menerima kunjungan lapangan peserta Pelatihan Fungsional Perencana Tingkat Pertama Program Magister Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad), Senin (2/11/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Prabayaksa, Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon, dengan didampingi Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Suwarso Budi.
Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi para peserta untuk mempelajari secara langsung praktik perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah, termasuk strategi dalam mengoptimalkan potensi wilayah, mengelola keterbatasan sumber daya, serta membangun kemitraan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.
Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada Universitas Padjadjaran yang telah memilih Kota Cirebon sebagai salah satu lokasi studi lapangan. Menurutnya, kunjungan akademisi dan para perencana dari berbagai daerah merupakan kesempatan untuk berbagi pengalaman sekaligus memperkenalkan praktik pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Cirebon.
Ia menjelaskan, Kota Cirebon memiliki karakteristik wilayah yang relatif kecil, dengan luas sekitar 39,8 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 360 ribu jiwa. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam mengelola ruang, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mengoptimalkan potensi daerah.
Meski demikian, keterbatasan tersebut tidak menjadi penghalang bagi Kota Cirebon untuk terus mengembangkan inovasi. Iing menegaskan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merancang program tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kreativitas dalam melihat peluang dan menyusun solusi.
“Perencana jangan hanya berpikir bahwa program bisa berjalan ketika anggarannya tersedia. Kita harus mampu menciptakan peluang, mencari alternatif pembiayaan, dan membangun kolaborasi. Ketika sumber daya kita terbatas, bukan berarti kita berhenti bergerak. Justru di situlah kemampuan perencana untuk berinovasi benar-benar dibutuhkan,” ujar Sekda.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, setiap program perlu disusun berdasarkan skala prioritas, dampak yang ingin dicapai, serta peluang kerja sama yang dapat dikembangkan.
Menurut Sekda, tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menuntut para perencana untuk semakin adaptif dan mampu melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Perencana tidak cukup hanya memahami aspek teknis penyusunan dokumen, tetapi juga perlu memiliki kemampuan analisis, komunikasi, negosiasi, dan pemecahan masalah.
Salah satu strategi yang terus didorong Pemerintah Kota Cirebon adalah memperluas sumber pembiayaan pembangunan melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Selain mengoptimalkan APBD dan memanfaatkan dukungan pemerintah pusat maupun provinsi, Pemkot Cirebon juga membuka peluang kolaborasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL), serta dukungan mitra pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sekda mencontohkan penataan kawasan Sungai Sukalila dan Kalibaru sebagai salah satu upaya yang membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Melalui kolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, penataan kawasan tersebut dapat didukung tanpa sepenuhnya membebankan kebutuhan pembiayaan kepada APBD Kota Cirebon.
Selain pembangunan infrastruktur, pendekatan kolaboratif juga diterapkan dalam pengembangan ruang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya melalui Mal UKM yang menjadi wadah pemasaran produk UMKM Kota Cirebon dan daerah sekitarnya.
Fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pasar, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi antardaerah. Produk UMKM dari wilayah Ciayumajakuning dan daerah lain yang tergabung dalam kerja sama Kunci Bersama dapat memperoleh ruang promosi, sehingga potensi ekonomi masing-masing daerah dapat saling mendukung.
Bagi Sekda, praktik tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan tidak harus selalu berangkat dari besarnya sumber daya yang dimiliki. Hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan pemerintah dalam mempertemukan potensi, kebutuhan, dan kepentingan berbagai pihak untuk menghasilkan manfaat bersama.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Melalui pendekatan ini, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan daerah.
“Pembangunan akan lebih kuat ketika pemerintah tidak bekerja sendiri. Kita perlu membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan media. Potensi serta sumber daya itu sebenarnya banyak tersedia di sekitar kita. Tugas perencana adalah menghubungkannya agar bisa menjadi program yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda turut memperkenalkan sejumlah potensi Kota Cirebon, mulai dari sektor perdagangan dan UMKM, kekayaan kuliner, hingga warisan budaya dan sejarah. Keberadaan empat keraton, tradisi batik Mega Mendung, serta berbagai destinasi wisata menjadi modal penting dalam memperkuat identitas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia berharap kunjungan para peserta tidak hanya memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon, tetapi juga menjadi ruang pertukaran pengetahuan tentang bagaimana pemerintah daerah merumuskan kebijakan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya.
Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Bayu Kharisma, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Cirebon atas penerimaan dan kesempatan yang diberikan kepada para peserta untuk belajar secara langsung mengenai praktik perencanaan pembangunan.
Ia menjelaskan, kunjungan lapangan merupakan bagian dari rangkaian Pelatihan Fungsional Perencana Tingkat Pertama yang diselenggarakan melalui program pelatihan perencanaan Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas.
Pada kesempatan tersebut, sebanyak 25 peserta dari lingkungan kejaksaan di wilayah Kalimantan mengikuti studi lapangan di Kota Cirebon. Kegiatan ini merupakan gelombang ketiga dari rangkaian pelatihan yang sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Cirebon beserta jajaran yang telah menerima kami dengan sangat baik. Kunjungan lapangan ini merupakan bagian penting dari proses pelatihan, karena para peserta perlu melihat secara langsung bagaimana perencanaan dilaksanakan dan bagaimana kebijakan diterapkan dalam praktik pemerintahan daerah,” tutur Bayu.
Menurutnya, pembelajaran langsung di daerah diharapkan dapat memperkaya pemahaman peserta mengenai proses perencanaan, mulai dari identifikasi persoalan, penentuan prioritas, hingga pelaksanaan program. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi para perencana untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan mendukung pengambilan keputusan di instansi masing-masing.
“Kami berharap pengalaman yang diperoleh selama kunjungan ini dapat menjadi pembelajaran berharga bagi para peserta dalam memahami praktik perencanaan pembangunan secara langsung,” pungkas Bayu.
